Jangan Lupa

Sebelum mencoblos, cek dulu jejaknya. Arsip kasus hukum pejabat publik dan peristiwa besar di Indonesia, disusun per tanggal. Setiap baris punya sumber.

    Di arsip: Setya Novanto, Juliari Peter Batubara, Johnny Gerard Plate, Syahrul Yasin Limpo, Ferdy Sambo, Edhy Prabowo.

    Lima lembar surat suara Pemilu 2024 di Banten, masing-masing berwarna kepala berbeda untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, dan DPDWarga membaca daftar calon yang ditempel di TPS 001 Desa Karang Tanjung, Kebumen, pada hari Pemilu 14 Februari 2024Empat kotak suara di TPS 045 Tebet Timur, Jakarta, pada Pemilu 2024
    Hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

    Kita gampang lupa.

    Lima tahun setelah selesai menjalani pidana, mantan terpidana korupsi boleh kembali mencalonkan diri. Saat itu tiba, beritanya sudah tenggelam. Arsip ini menyimpannya.

    6 tokoh
    Pejabat dengan perkara yang tercatat dari tersangka sampai status terakhir.
    7 peristiwa
    Kejadian besar 2019–2025, dengan angka dan pihak yang terlibat.
    61 sumber
    Putusan, rilis lembaga, dan berita media arus utama. Semua bisa diklik.
    5 tahun
    Jeda sebelum mantan terpidana boleh nyaleg lagi, menurut Putusan MK 87/PUU-XX/2022.
    Foto arsip mahasiswa dan masyarakat berunjuk rasa di halaman gedung MPR/DPR, Mei 1998, dipajang di Museum DPR
    Mahasiswa di halaman gedung MPR/DPR, Mei 1998. Foto arsip Museum DPR.

    Tokoh

    Setya NovantoBebas bersyarat

    Ketua DPR RI. Korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

    1. 17 Juli 2017Tersangka. KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP. CNN Indonesia
    2. 10 November 2017Tersangka. KPK kembali mengumumkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 31 Oktober 2017. Detik
    3. 19 November 2017Ditahan. KPK memindahkan Setya Novanto dari RSCM Kencana ke Rumah Tahanan KPK setelah tim dokter menyatakan ia tidak lagi memerlukan rawat inap. Detik
    4. 13 Desember 2017Terdakwa. Sidang perdana perkara Setya Novanto sebagai terdakwa digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Katadata
    5. 24 April 2018Vonis. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 15 tahun penjara, denda Rp500 juta, uang pengganti 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang telah dikembalikan, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun. Katadata
    6. 4 Juni 2025Peninjauan kembali. Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali dan mengubah pidana menjadi 12 tahun 6 bulan penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan, uang pengganti 7,3 juta dolar AS, serta pencabutan hak menduduki jabatan publik selama 2 tahun 6 bulan setelah pidana selesai. Detik
    7. 16 Agustus 2025Bebas bersyarat. Setya Novanto keluar dari Lapas Sukamiskin dengan status bebas bersyarat dan wajib menjalani bimbingan serta lapor hingga April 2029. Katadata
    Kronologi lengkap, 14 catatan
    Juliari Peter BatubaraTerpidana

    Menteri Sosial RI. Suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 wilayah Jabodetabek.

    1. 6 Desember 2020Tersangka. KPK mengumumkan Juliari Batubara sebagai tersangka penerima suap terkait pengadaan bansos COVID-19, dan ia menyerahkan diri ke Gedung KPK pada dini hari. Detik
    2. 6 Desember 2020Ditahan. KPK menahan Juliari Batubara selama 20 hari pertama di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Detik
    3. 23 Agustus 2021Vonis. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 12 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara, serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah pidana pokok selesai. Antara
    Kronologi lengkap, 8 catatan
    Johnny Gerard PlateTerpidana

    Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Korupsi penyediaan menara BTS 4G BAKTI Kementerian Kominfo 2020-2022.

    1. 17 Mei 2023Tersangka. Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka keenam dalam perkara korupsi BTS 4G BAKTI setelah pemeriksaan ketiga. Detik
    2. 17 Mei 2023Ditahan. Kejaksaan Agung langsung menahan Johnny G. Plate pada hari penetapannya sebagai tersangka. Detik
    3. 8 November 2023Vonis. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan pidana 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp15,5 miliar subsider 2 tahun penjara. Detik
    4. 12 Februari 2024Banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI menguatkan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar serta menaikkan uang pengganti menjadi Rp16,1 miliar dan 10.000 dolar AS subsider 5 tahun. Kompas
    5. 9 Juli 2024Kasasi. Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 3448 K/Pid.Sus/2024 menolak kasasi terdakwa dan jaksa, dengan perbaikan berupa perampasan satu mobil Land Rover untuk negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti. CNN Indonesia
    6. 9 Mei 2025Peninjauan kembali. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali Johnny G. Plate melalui putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2025 sehingga pidana 15 tahun penjara tetap berlaku. Kompas
    Kronologi lengkap, 8 catatan
    Syahrul Yasin LimpoTerpidana

    Menteri Pertanian RI. Pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian.

    1. 11 Oktober 2023Tersangka. KPK mengumumkan Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka. Kompas
    2. 13 Oktober 2023Ditahan. KPK menahan Syahrul Yasin Limpo untuk 20 hari pertama setelah pemeriksaan. Kompas
    3. 11 Juli 2024Vonis. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan pidana 10 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp14.147.144.786 serta 30.000 dolar AS subsider 2 tahun penjara. Detik
    4. 10 September 2024Banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat pidana menjadi 12 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp44.269.777.204 serta 30.000 dolar AS subsider 5 tahun penjara. Detik
    5. 28 Februari 2025Kasasi. Mahkamah Agung menolak kasasi Syahrul Yasin Limpo dalam perkara Nomor 1081 K/PID.SUS/2025 sehingga pidana 12 tahun penjara tetap berlaku. Kompas
    Kronologi lengkap, 10 catatan
    Ferdy SamboTerpidana (penjara seumur hidup)

    Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

    1. 9 Agustus 2022Tersangka. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan tim khusus menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kompas
    2. 13 Februari 2023Vonis. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana mati kepada Ferdy Sambo, lebih berat dari tuntutan jaksa berupa penjara seumur hidup. Detik
    3. 12 April 2023Banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan pidana mati terhadap Ferdy Sambo. Detik
    4. 8 Agustus 2023Kasasi. Mahkamah Agung mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup di tingkat kasasi. Detik
    Kronologi lengkap, 12 catatan
    Edhy PrabowoBebas bersyarat

    Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Suap perizinan ekspor benih bening lobster.

    1. 25 November 2020Tersangka. KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap terkait perizinan ekspor benih lobster bersama enam orang lainnya. Kompas
    2. 25 November 2020Ditahan. KPK menahan Edhy Prabowo seusai pemeriksaan di Gedung KPK setelah ia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Hawaii. CNN Indonesia
    3. 15 Juli 2021Vonis. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 5 tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp9,68 miliar dan 77.000 dolar AS subsider 2 tahun penjara, serta pencabutan hak politik selama 3 tahun setelah pidana pokok selesai. Kompas
    4. 1 November 2021Banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan Nomor 30/PID.TPK/2021/PT DKI memperberat pidana menjadi 9 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan. Kompas
    5. 7 Maret 2022Kasasi. Mahkamah Agung di tingkat kasasi mengurangi pidana penjara Edhy Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun dengan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan. Kompas
    6. 18 Agustus 2023Bebas bersyarat. Edhy Prabowo menjalani pembebasan bersyarat berdasarkan keputusan Nomor PAS-1436.PK.05.09 Tahun 2023 setelah memperoleh total remisi 7 bulan 15 hari, dengan kewajiban lapor ke Bapas Kelas II Ciangir. Detik
    Kronologi lengkap, 8 catatan

    Status per tanggal sumber terakhir. Seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

    Peristiwa besar

    Berkas diurutkan dari yang terbaru. Tiap berkas memuat angka kunci, pihak yang terlibat, dan tautan ke sumbernya.

    Demo Agustus 2025

    Unjuk rasa · 25 Agustus 2025
    Kerumunan pengunjuk rasa berhelm dan berjaket hijau di depan sebuah gedung di Medan
    Unjuk rasa di Medan, 29 Agustus 2025.

    Demonstrasi akhir Agustus 2025 dan tewasnya Affan Kurniawan

    Unjuk rasa di depan Gedung DPR pada 25 Agustus 2025 menolak tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan, lalu meluas ke berbagai daerah. Pada 28 Agustus 2025, pengemudi ojek daring Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta; Kapolri menyampaikan permintaan maaf, dan sidang Komisi Kode Etik Polri pada 3 September 2025 menjatuhkan PTDH kepada Kompol Cosmas Kaju Gae, salah satu dari tujuh anggota Brimob di dalam kendaraan tersebut.

    10
    korban meninggal selama rangkaian demonstrasi (Komnas HAM)
    5.444
    orang ditangkap secara nasional (Wakapolri)
    Kronologi dan sumber

    Korupsi timah

    Korupsi · 23 Desember 2024
    Kantor PT Timah di Sungailiat, Pulau Bangka
    Kantor PT Timah di Sungailiat, Bangka, 2020.

    Korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah

    Perkara korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2022 ditangani Kejaksaan Agung, dengan kerugian negara yang dinyatakan Rp300 triliun, termasuk Rp271,07 triliun kerugian lingkungan. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan pidana 6 tahun 6 bulan kepada Harvey Moeis pada 23 Desember 2024; pada 13 Februari 2025 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberatnya menjadi 20 tahun penjara dengan uang pengganti Rp420 miliar, serta memperberat pidana mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi menjadi 20 tahun dan Helena Lim menjadi 10 tahun.

    Rp300 triliun
    kerugian negara yang dinyatakan dalam perkara
    Rp271,07 triliun
    komponen kerugian lingkungan
    Kronologi dan sumber

    Putusan MK 90/2023

    Konstitusi · 16 Oktober 2023
    Fasad gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta dengan deretan pilar putih
    Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

    Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres-cawapres dan putusan MKMK

    Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Almas Tsaqibbirru dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 dan memaknai syarat usia capres-cawapres dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah", dengan empat hakim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dan dua hakim alasan berbeda (concurring opinion). Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan MK yang diketuai Jimly Asshiddiqie menyatakan Ketua MK Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran Rakabuming Raka dan ipar Presiden Joko Widodo, terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait konflik kepentingan, lalu memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.

    4
    hakim dissenting opinion
    2
    hakim concurring opinion
    Kronologi dan sumber

    Tragedi Kanjuruhan

    Tragedi · 1 Oktober 2022
    Spanduk bertuliskan Gas air mata vs air mata ibu terikat di jembatan penyeberangan di Malang
    Spanduk di penyeberangan Jalan Kayutangan, Malang, 5 Oktober 2022.

    Tragedi Stadion Kanjuruhan

    Seusai laga Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada 1 Oktober 2022, polisi menembakkan gas air mata ke arah tribune dan lapangan, sementara sejumlah pintu keluar stadion tertutup sehingga penonton terjebak. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencatat 135 korban meninggal dan 695 korban luka per 24 Oktober 2022.

    135
    korban meninggal (Dinkes Kab. Malang, 24 Oktober 2022)
    695
    korban luka (Dinkes Kab. Malang, 24 Oktober 2022)
    Kronologi dan sumber

    UU Cipta Kerja

    Legislasi · 5 Oktober 2020
    Massa unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja berkumpul di sepanjang Jalan M.H. Thamrin, Jakarta
    Unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, 8 Oktober 2020.

    UU Cipta Kerja disahkan dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat

    Rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengesahkan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 dengan dukungan tujuh fraksi, sementara Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak. Presiden Joko Widodo menandatangani undang-undang itu sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020 pada 2 November 2020.

    7
    fraksi menyetujui
    2
    fraksi menolak (Demokrat dan PKS)
    Kronologi dan sumber

    Revisi UU KPK

    Legislasi · 17 September 2019
    Spanduk hitam bertuliskan #ReformasiDikorupsi dibentangkan di jalan saat unjuk rasa di Jakarta
    Spanduk #ReformasiDikorupsi dalam unjuk rasa di Jakarta, September 2019.

    Revisi UU KPK disahkan dan demo #ReformasiDikorupsi

    Rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengesahkan revisi UU KPK pada 17 September 2019, sekitar 12 hari setelah disetujui sebagai usul inisiatif DPR; poin yang dipersoalkan antara lain pembentukan Dewan Pengawas, kewenangan SP3, dan status pegawai KPK sebagai ASN. Pada 23-24 September 2019 mahasiswa di Jakarta dan sejumlah kota berunjuk rasa dengan tagar #ReformasiDikorupsi, menuntut pembatalan revisi UU KPK dan RKUHP.

    12
    hari dari usul inisiatif hingga pengesahan (menurut Kompas)
    2
    mahasiswa meninggal dalam unjuk rasa di Kendari
    Kronologi dan sumber

    Dari tersangka sampai surat suara

    1. Ditetapkan tersangka

      Penyidik KPK, Kejaksaan, atau Polri menilai bukti permulaan sudah cukup. Status ini belum berarti bersalah.

      Gedung kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta

    2. Ditahan, aset disita

      Tersangka bisa ditahan selama penyidikan. Uang dan barang yang diduga hasil kejahatan disita sebagai barang bukti.

      Konferensi pers Kejaksaan Agung dengan tumpukan uang sitaan Rp11,8 triliun dari perkara korupsi CPO, Juni 2025

    3. Duduk sebagai terdakwa

      Jaksa melimpahkan berkas ke pengadilan, untuk korupsi ke Pengadilan Tipikor. Sejak sidang dimulai, statusnya terdakwa.

      Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, 2025

    4. Vonis, banding, kasasi

      Hakim menjatuhkan vonis. Jaksa atau terdakwa bisa banding ke pengadilan tinggi, lalu kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

      Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia dilihat dari Jalan Veteran III, Jakarta

    5. Menjalani pidana

      Putusan berkekuatan hukum tetap, statusnya terpidana. Remisi dan pembebasan bersyarat bisa membuat masa di dalam lebih pendek dari vonis.

      Area masuk Lembaga Pemasyarakatan di Kota Tangerang

    6. Kembali ke surat suara

      Lima tahun setelah selesai menjalani pidana, mantan terpidana boleh mencalonkan diri ke DPR dan DPRD, asal mengumumkan statusnya ke publik.

      Kotak suara DPR, DPD, DPRD, dan presiden di sebuah TPS di Tebet Timur, Jakarta, Pemilu 2024
    Gedung MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta, dengan atap kubah hijau

    Ada yang keliru?

    Kirim koreksi atau hak jawab beserta sumbernya. Setiap perubahan dicatat di riwayat halaman, termasuk versi lamanya.

    Koreksi fakta
    sertakan tautan sumber
    Hak jawab
    dimuat utuh di profil
    Usul tokoh baru
    wajib ada putusan atau rilis resmi

    Alamat pengiriman sedang disiapkan dan akan diumumkan di sini.