Pagar laut Tangerang

Pagar Laut dan Sertifikat di Perairan Tangerang

Pada 9 Januari 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar bambu sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, karena tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Kementerian ATR/BPN kemudian menyatakan di kawasan itu terbit 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik; 222 di antaranya berada di luar garis pantai dan, per 22 Februari 2025, 209 sertifikat telah dibatalkan. Pada 13 Januari 2026 Pengadilan Tipikor Serang memvonis Kepala Desa Kohod Arsin, Sekretaris Desa Ujang Karta, pengacara Septian Prasetyo, dan wartawan Chandra Eka Agung Wahyudi masing-masing 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta karena terbukti melanggar Pasal 9 UU Tipikor terkait pemalsuan dokumen, sesuai tuntutan jaksa. Ombudsman Perwakilan Banten mencatat sedikitnya 3.888 nelayan terdampak, dan sejumlah pegiat menilai proses hukum belum menyentuh pihak di luar keempat terdakwa.